Irfan Syauqi Beik

Salah satu budaya masyarakat yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri setiap tahunnya adalah mudik. Kebiasaan ini dilakukan oleh mereka yang telah merantau dari kampung halamannya untuk mencari nafkah di tempat lain. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa jumlah pemudik di tahun 2019 ini diperkirakan mencapai angka 23 juta orang, atau naik 6,48 persen dari jumlah pemudik tahun lalu yang mencapai angka 21,6 juta orang. Adapun dari sisi penggunaan moda transportasi, ada kecenderungan moda transportasi udara mengalami penurunan, sementara moda transportasi darat meningkat. Ini disebabkan oleh masih tingginya harga tiket pesawat meski telah ditetapkan batas atas.

Bank Indonesia memperkirakan bahwa kebutuhan uang selama lebaran mencapai angka Rp 217,1 triliun, atau naik 13,5 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp 191,3 triliun. Dengan kata lain, perkiraan kebutuhan dana lebaran mencapai angka Rp 9,44 juta per orang pada tahun 2019 ini. Suatu angka yang sangat luar biasa, yang jika dikelola dengan baik, dapat berdampak pada penguatan ekonomi regional, khususnya ekonomi pedesaan.

Namun demikian, menurut Direktur Utama BAZNAS M Arifin Purwakananta (2016), dana yang dibawa ke desa hanya 29 persen. Sisanya dibelanjakan di kota-kota besar dan rata-rata dihabiskan di pusat-pusat perbelanjaan yang ada, sehingga dampak ekonomi ke desa jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan dampak ekonomi yang dinikmati oleh industri besar di perkotaan. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa kantong terbesar kemiskinan ada di wilayah pedesaan.

Data BPS menunjukkan bahwa per September 2018, prosentase penduduk miskin di pedesaan mencapai angka 13,1 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase penduduk miskin di perkotaan yang mencapai angka 6,89 persen. Karena itu, perlu dikampanyekan agar para pemudik lebih banyak membelanjakan uangnya di desa sehingga perekonomian desa dapat lebih terangkat.

Pemanfaatan Dana Desa

Agar peningkatan perputaran uang selama mudik dan lebaran ini bisa dimanfaatkan dengan baik bagi penguatan perekonomian masyarakat, maka paling tidak ada dua hal yang dapat dilakukan.

Pertama, pemanfaatan dana desa untuk mengoptimalkan potensi lokal yang bisa menarik minat warga kota yang mudik untuk membelanjakan uangnya. Misalnya dengan mengembangkan desa wisata berbasis pertanian, kelautan/perikanan, kehutanan, kuliner, jasa, dan lain-lain. Ini dikarenakan salah satu kebiasaan masyarakat yang berlebaran bersama keluarga, selain bersilaturahmi dengan keluarga dan tetangga, juga mengunjungi tempat rekreasi dan wisata. BUMDes diarahkan menjadi pengelolanya. Ini sekedar contoh.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa harus memiliki blue print yang jelas mengenai arah pembangunan desa ke depan. Potensi ekonomi desa harus dapat diidentifikasi dan dikembangkan dengan tepat dan efektif. Kalau ini bisa dilakukan, maka desa akan lebih berdaya dan memiliki sumber penghasilan berkelanjutan yang dapat mensejahterakan warganya.

Pemanfaatan ZISWAF

Kedua, memanfaatkan instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan Lembaga Wakaf Desa (LWD). UPZ adalah institusi yang menjadi perpanjangan tangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk menghimpun zakat sekaligus menyalurkannya. UPZ Desa ini nanti akan berada di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sementara LWD dapat dikembangkan secara mandiri dengan mengurus perizinan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi atau Kabupaten/Kota terkait.

Proses pendirian UPZ Desa tidak sulit. Tinggal Pemerintah Desa menentukan susunan pengurusnya, yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana yang mencakup bidang penghimpunan, penyaluran dan administrasi/keuangan. Kemudian susunan pengurus ini diajukan ke BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan. Adapun LWD untuk pengesahannya dapat diajukan kepada BWI setempat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pendirian LWD tersebut.

Dengan adanya UPZ dan LWD, pemerintah desa dapat memanfaatkan kedua institusi tersebut untuk menghimpun zakat dan wakaf masyarakat dalam pembangunan wilayah pedesaan. Para pemudik dan warga yang merantau akan memiliki saluran lembaga yang tepat untuk menyalurkan semangat kedermawanan mereka. Tinggal dibuat beragam program yang membutuhkan suntikan dana ZISWAF para pemudik, yang program tersebut diarahkan bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Program tersebut dapat mencakup aspek pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan dan dakwah.

Misalnya, program beasiswa desa bagi warga desa yang akan melanjutkan pendidikannya namun terkendala biaya, dengan kewajiban harus berkontribusi kepada desa setelah menamatkan pendidikannya. Atau program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal, misalnya program pengembangan peternakan domba dan ayam.

Khusus wakaf, bisa digunakan untuk memperkuat infrastruktur desa apabila dana desa tidak mencukupi. Misalnya, pembangunan irigasi dengan wakaf, atau sarana air bersih berbasis wakaf. Atau bisa juga memanfaatkan wakaf uang sebagai sumber permodalan usaha bagi warga desa, dimana return yang menjadi kewajiban warga yang menjadi debiturnya bisa dibuat menjadi sangat murah dan tidak memberatkan. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi alternatif sekaligus membentengi warga dari kegiatan rentenir yang marak beroperasi di desa-desa. Karena itu, keberadaan lembaga wakaf desa ini menjadi sangat urgen dan penting.

Agar kedua hal di atas, yaitu optimalisasi dana desa dan pemanfaatan instrumen ZISWAF dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait. Misalnya, bagaimana mendorong BAZNAS Kabupaten/Kota, BWI Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulai inisiasi kerjasama dan kolaborasi ini.

Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan UPZ Desa dan LWD agar mereka bisa optimal dalam pengelolaannya. Penulis optimis, melalui optimalisasi dana desa dan dana ZISWAF, desa-desa di tanah air akan dapat bangkit dan berkembang perekonomiannya. Wallaahu a’lam.

Penulis adalah Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan Direktur Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS RI

Sumber: Harian Bisnis Indonesia edisi cetak, Jumat 31 Mei 2019


Terkait

  • Lainnya

  • Bayar Zakat

DAFTAR REKENING ZAKAT BAZNAS

BRI Syariah 1000783214
BNI Syariah 0095555554
Bank Muamalat 3010070753
BSM 7001325498
BCA 6860148755
Bank Mandiri 0700001855555
CIMB Niaga Syariah 860000148800
Bank Mega Syariah 1000015559

an. BAZNAS

Untuk informasi daftar rekening lainnya, silahkan klik baznas.go.id/rekening

Atau melalui layanan zakat digital BAZNAS
1⃣ Website : baznas.go.id/bayarzakat
2⃣ Kitabisa : kitabisa.com/baznas
3⃣ Tokopedia : bit.ly/zakat-tokopedia
4⃣ Bukalapak : bit.ly/zakat-bukalapak
5⃣ Shopee : bit.ly/shopee-baznas

Konfirmasikan bukti transfer zakat dan infak Anda melalui:

Contact Centre BAZNAS
Whatsapp: +6287877373555
Telf: +62 21- 3904555
Email: layananmuzaki@baznas.or.id

Atau klik link :
bit.ly/KonfirmasiZakatBAZNAS

#ZakatTumbuhBermanfaat
http://baznas.go.id